Perintah Terbaru Prabowo Tangani Bencana di Aceh, Sumut hingga Sumbar

Perintah Terbaru Prabowo Tangani Bencana di Aceh, Sumut hingga Sumbar

Pilarupdate.comPresiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah terbaru terkait penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Bencana yang terjadi dalam beberapa hari terakhir itu menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat, termasuk kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas ekonomi, serta ancaman keselamatan warga yang tinggal di daerah rawan. Karena itu, Presiden menegaskan perlunya respons cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh unsur kekuatan nasional.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Pada Minggu, 30 November 2025, Pratikno menguraikan kembali perintah Presiden tersebut dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kesempatan itu hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jajaran TNI dan Polri, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rapat tersebut menjadi forum untuk menyatukan strategi, menyinkronkan langkah, dan memastikan seluruh komponen pemerintah pusat maupun daerah bergerak dengan arah yang sama.

Menurut Pratikno, Presiden Prabowo menekankan agar seluruh kekuatan nasional dikerahkan secara maksimal. Yang dimaksud dengan seluruh kekuatan nasional bukan hanya mencakup lembaga-lembaga pemerintah pusat seperti BNPB, TNI, Polri, dan kementerian terkait, tetapi juga pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, relawan, hingga masyarakat setempat yang memiliki peran penting pada fase tanggap darurat. Inti dari perintah itu adalah memastikan bahwa setiap pihak menjalankan fungsi dan tugasnya secara cepat, tepat, dan efektif dalam merespons situasi bencana di tiga provinsi tersebut.

Prabowo juga meminta agar langkah penanganan difokuskan pada fase tanggap darurat. Dalam kondisi bencana besar seperti ini, waktu adalah faktor sangat menentukan. Upaya penyelamatan nyawa, evakuasi korban, distribusi logistik, penyediaan tempat pengungsian, serta pemulihan akses seperti jalan dan jembatan yang terdampak menjadi prioritas utama. Presiden menginginkan respons yang tidak hanya cepat, tetapi juga terorganisasi dengan baik, sehingga setiap keputusan di lapangan dapat langsung diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Pratikno dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat ingin memastikan tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat tindakan di lapangan. Ia meminta seluruh pejabat dan petugas lapangan untuk mengutamakan hasil dan keselamatan masyarakat di atas segala hal. Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar segala bentuk bantuan baik tenaga, alat berat, peralatan medis, maupun logistik seperti makanan dan air bersih dapat segera tiba di lokasi terdampak tanpa penundaan yang tidak perlu.

Selain itu, kehadiran jajaran TNI dan Polri di rapat dan dalam operasi lapangan menunjukkan bahwa pemerintah mengaktifkan kekuatan penuh dalam menghadapi bencana ini. Peran TNI-Polri, yang secara struktur memiliki kemampuan mobilisasi cepat dan sumber daya terpadu, sangat vital untuk membantu proses evakuasi, membuka akses jalan yang tertutup longsor, serta menjaga keamanan di area terdampak agar distribusi bantuan dapat berjalan lancar.

Pratikno juga menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung perintah Presiden. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus memastikan data korban, kerusakan, serta kebutuhan utama masyarakat terlapor dengan akurat dan diperbarui secara berkala. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah pusat dalam mengalokasikan bantuan secara tepat sasaran. Secara keseluruhan, perintah Presiden Prabowo menggambarkan pendekatan yang tegas dan menyeluruh dalam menghadapi bencana besar. Pemerintah ingin memastikan bahwa masyarakat di Aceh, Sumut, dan Sumbar tidak dibiarkan menghadapi dampak bencana sendirian. Dengan pengerahan kekuatan nasional, diharapkan proses penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang terdampak.