Pilarupdate.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan kekayaan negara tidak akan bocor dan benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Prabowo saat berdialog dengan warga korban banjir di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Senin, 1 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa pengelolaan kekayaan negara harus dilakukan secara terpusat dan transparan agar setiap sumber daya yang dimiliki Indonesia dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang terdampak bencana dan kelompok rentan.
“Yang penting saya harus mengelola di pusat supaya kekayaan negara benar-benar untuk rakyat, supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat,” ujar Presiden Prabowo.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini menaruh perhatian serius terhadap potensi kebocoran anggaran dan praktik korupsi yang bisa merugikan negara. Pengelolaan kekayaan nasional secara terpusat diyakini akan lebih efektif dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan dana dan memastikan setiap rupiah yang berasal dari sumber daya alam maupun pajak rakyat benar-benar digunakan untuk program-program yang bermanfaat.
Dalam dialognya dengan warga, Prabowo juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang ketat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pengawas alami. Dengan adanya keterbukaan informasi, rakyat bisa mengetahui secara langsung bagaimana kekayaan negara dikelola, termasuk penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, penanganan bencana, dan program sosial lainnya. Presiden menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan kekayaan negara akan memperkuat sistem pemerintahan dan menekan peluang praktik korupsi.
Pernyataan Presiden Prabowo muncul di tengah upaya pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sumber daya nasional, termasuk di sektor energi, mineral, dan sumber daya alam lainnya. Pengelolaan yang lebih terpusat diyakini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, sekaligus memastikan bahwa hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap bisa mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan pembangunan daerah, dan memberikan bantuan yang lebih cepat dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang terdampak bencana seperti banjir di Padang Pariaman.
Selain itu, fokus pada pengelolaan kekayaan negara secara transparan dan terpusat juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan mencegah kebocoran dana dan praktik korupsi, sumber daya negara bisa dialokasikan untuk program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program pemberdayaan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat daya saing nasional, dan memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam dialog tersebut, warga korban banjir menyampaikan berbagai keluhan dan kebutuhan mereka, termasuk bantuan langsung, perbaikan fasilitas umum, dan akses ke layanan dasar. Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi mereka dengan seksama dan menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara yang baik akan memungkinkan pemerintah memberikan respons cepat dan tepat terhadap kebutuhan rakyat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan negara tidak hanya bersifat makro atau administratif, tetapi juga berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Kesimpulannya, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kekayaan negara tidak bocor menegaskan fokus pemerintah pada transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada rakyat. Dengan pengelolaan terpusat dan pengawasan yang ketat, setiap sumber daya nasional diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini tidak hanya menjadi janji politik, tetapi juga langkah konkret pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan negara, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kekayaan bangsa benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan.
