Pilarupdate.com — Sejak program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta digagas sebagai tujuan pembangunan kesehatan global dan nasional, Indonesia telah menapaki perjalanan panjang selama lebih dari satu dekade. Program yang pada hakikatnya bertujuan menjamin setiap warga negara memiliki akses layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif tanpa hambatan finansial ini kini memasuki fase di mana pencapaian dan tantangan berdampingan secara kompleks. Perjalanan 12 tahun berjalan ini memperlihatkan kemajuan yang signifikan sekaligus memunculkan tantangan baru yang harus dihadapi pemerintah dan pemangku kepentingan di tahun 2026 dan seterusnya.
Kemajuan yang Signifikan, namun Tak Merata
Dalam laporan terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia tentang cakupan kesehatan semesta, Indonesia menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun. Indeks UHC Indonesia meningkat dari 66 pada 2021 menjadi 67 pada 2023, mencerminkan perluasan akses pelayanan kesehatan dan peningkatan kemampuan sistem dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Perbaikan ini terlihat terutama pada layanan kesehatan untuk ibu dan anak serta pengendalian beberapa penyakit menular.
Namun, di sisi lain, terdapat kesenjangan yang nyata dalam layanan prioritas tertentu misalnya layanan HIV yang cakupannya jauh lebih rendah dibanding penyakit menular lainnya, serta masalah penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes yang masih menjadi tantangan besar dalam deteksi dan penanganannya. Perlindungan finansial juga menunjukkan kemajuan, dengan proporsi masyarakat yang mengalami kesulitan finansial akibat biaya kesehatan menurun hampir setengahnya sejak tahun 2001. Namun, angka itu masih menunjukkan sekitar 26,6% penduduk Indonesia menghadapi kesulitan finansial terkait biaya kesehatan, terutama kelompok termiskin dan keluarga di pedesaan.
Kerangka Kebijakan yang Makin Kompleks
Cakupan kesehatan semesta bukan sekadar soal jumlah peserta dalam program jaminan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi merupakan rangkaian upaya holistik yang mencakup layanan promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi hingga paliatif. Untuk benar‑benar mencapai UHC, masyarakat harus bisa mendapatkan layanan berkualitas tanpa terkendala biaya, fisik maupun geografis. Untuk memaksimalkan capaian tersebut, WHO juga telah meluncurkan strategi baru yang berfokus pada penguatan sistem informasi kesehatan rutin guna mendukung pelayanan primer yang efektif.
Pendekatan ini dirancang agar data kesehatan dapat terintegrasi dan dikelola secara lebih efisien, sehingga membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis bukti yang tepat sasaran. Meski demikian, kompleksitas kebijakan UHC terus meningkat karena tidak hanya sekadar menyediakan layanan kesehatan, tetapi juga harus berpadu dengan ruang lingkup kebijakan lain seperti ketahanan sistem kesehatan terhadap perubahan iklim, inovasi layanan, serta adaptasi di wilayah terpencil. WHO bahkan menggarisbawahi pentingnya pembangunan fasilitas kesehatan yang ramah lingkungan, tahan bencana dan sesuai tantangan iklim sebagai bagian dari penguatan sistem kesehatan.
Tantangan Utama di 2026
Memasuki 2026, tantangan pembangunan kesehatan di Indonesia diperkirakan semakin kompleks. Menurut laporan internal Kementerian Kesehatan, beberapa isu utama meliputi transisi epidemiologi, di mana penyakit tidak menular (seperti diabetes atau penyakit jantung) mulai mendominasi beban penyakit nasional, sementara penyakit menular klasik masih menjadi ancaman serius. Selain itu, transisi demografi yang menunjukkan peningkatan populasi usia lanjut akan menambah kebutuhan layanan kesehatan jangka panjang dan kronis.
Isu lain yang harus dihadapi adalah perubahan iklim dan globalisasi, yang telah berdampak pada pola penyakit dan mobilitas manusia. Perubahan suhu dan kejadian cuaca ekstrem diprediksi akan meningkatkan risiko penyakit baru dan memperumit penanganan kesehatan masyarakat, terutama di komunitas rentan. Selain itu, kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah urban dan pedesaan juga masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara sistematis. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata turut memperlemah kemampuan sistem kesehatan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Peluang Kebijakan dan Kolaborasi
Meski menghadapi tantangan besar, momentum menuju 2026 juga menyimpan banyak peluang. Pemerintah telah menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki data kesehatan nasional dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi internasional seperti WHO dan lembaga donor global. Perbaikan data memungkinkan perencanaan layanan kesehatan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Inisiatif seperti penghargaan Satya JKN Award, yang diberikan kepada badan usaha yang patuh terhadap kepesertaan program JKN, turut mendorong keterlibatan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem UHC.
Program ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat mendorong perluasan akses layanan kesehatan, sekaligus mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal kesehatan pekerja. Upaya lain yang berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat adalah program layanan kesehatan seperti cek kesehatan gratis yang telah dimanfaatkan oleh jutaan warga untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan. Ini adalah langkah penting dalam meningkatkan literasi kesehatan dan mengubah paradigma masyarakat dari sekadar mengobati menjadi mencegah.
Menjaga Momentum UHC di 2026
Menjadi jelas bahwa perjalanan menuju cakupan kesehatan semesta bukanlah tugas yang sederhana ataupun instan. Capaian yang telah diraih selama 12 tahun ini menunjukkan bahwa Indonesia telah bergerak ke arah yang benar, namun skala tantangan di tahun 2026 menuntut kerja sama yang lebih luas dan pendekatan yang lebih inovatif. Perlu ada komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah, keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat sipil, serta kebijakan yang responsif terhadap perubahan epidemiologi dan sosial.
Di tengah dinamika global dan domestik yang terus berubah, fokus pada pemerataan layanan, adaptasi terhadap ancaman baru, serta penguatan sistem kesehatan primer adalah kunci agar UHC benar‑benar menjadi realitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika semua pemangku kepentingan dapat bersinergi, maka UHC bukan sekadar target kebijakan, tetapi sebuah pencapaian nyata yang membuka peluang hidup sehat dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia di tahun‑tahun mendatang.
