Pilarupdate.com — Bandara yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, kini tengah menjadi sorotan publik. Sorotan ini muncul buntut dari pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyebut bahwa bandara tersebut tidak memiliki perangkat negara, suatu kondisi yang dianggap sebagai anomali dalam konteks pengelolaan infrastruktur strategis. Pernyataan ini memunculkan banyak pertanyaan mengenai status, fungsi, dan regulasi bandara yang berada di kawasan industri besar ini, terutama terkait keamanan dan kepatuhan terhadap standar penerbangan nasional.
Bandara IMIP sendiri dibangun di tengah kawasan industri yang sangat berkembang pesat. PT IMIP dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Sulawesi Tengah, dengan fokus pada sektor pengolahan nikel dan industri pertambangan lainnya. Keberadaan bandara ini sejatinya ditujukan untuk mendukung mobilitas karyawan, logistik, serta kegiatan operasional perusahaan yang memerlukan akses transportasi udara secara cepat dan efisien. Namun, berbeda dengan bandara-bandara publik lainnya, status kepemilikan dan pengelolaannya sering kali menjadi isu tersendiri karena berada di area industri swasta.
Menariknya, bandara IMIP memiliki perbedaan signifikan jika dibandingkan dengan Bandara Udara Maleo, yang juga berada di kawasan Morowali. Bandara Maleo diresmikan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019. Bandara ini memiliki fungsi publik yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas dan perangkat negara, serta diatur di bawah pengawasan otoritas penerbangan sipil. Hal ini membuat Bandara Maleo memiliki standar keselamatan, keamanan, dan prosedur operasional yang mengikuti regulasi nasional, berbeda dengan bandara yang berada di kawasan industri swasta.
Kritik Menteri Pertahanan Sjafrie menyoroti bahwa bandara tanpa perangkat negara, seperti yang terjadi pada bandara IMIP, dapat menimbulkan berbagai risiko. Misalnya, dalam hal keamanan penerbangan, kontrol lalu lintas udara, hingga koordinasi dengan pihak berwenang ketika terjadi kondisi darurat. Menteri Sjafrie menegaskan bahwa kehadiran perangkat negara di bandara bukan hanya soal formalitas, tetapi menjadi bagian dari tata kelola keamanan nasional dan keselamatan penerbangan. Dalam konteks ini, bandara IMIP yang digunakan untuk kepentingan industri besar seharusnya memiliki koordinasi yang jelas dengan otoritas penerbangan sipil dan kementerian terkait agar operasionalnya tidak menimbulkan celah hukum atau risiko keselamatan.
Pernyataan ini memicu perhatian publik dan pemerintah daerah. Banyak pihak yang mulai menyoroti bagaimana regulasi dan pengawasan bandara di kawasan industri diterapkan. Sementara itu, perusahaan PT IMIP sendiri menegaskan bahwa bandara yang mereka kelola berfungsi untuk mendukung operasional internal perusahaan, termasuk mobilitas pekerja, tamu penting, serta transportasi logistik. Namun, absennya perangkat negara di bandara tersebut tetap menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap terjaga.
Selain isu regulasi dan keamanan, perhatian terhadap bandara IMIP juga berkaitan dengan strategi pembangunan infrastruktur di Morowali. Kawasan ini telah berkembang pesat sebagai pusat industri dan investasi, sehingga kebutuhan akses transportasi udara menjadi vital. Bandara yang ada di kawasan industri memudahkan perjalanan karyawan dan investor, serta mempercepat distribusi logistik ke berbagai daerah. Namun, untuk menjamin kesinambungan dan kepatuhan hukum, integrasi antara fasilitas bandara swasta dan otoritas negara menjadi hal yang tidak bisa diabaikan.
Dengan adanya sorotan ini, pemerintah diprediksi akan melakukan evaluasi terkait status dan operasional bandara IMIP. Hal ini mungkin termasuk peninjauan apakah fasilitas tersebut perlu diatur lebih ketat, ditingkatkan standar keselamatannya, atau bahkan dimasukkan dalam pengawasan perangkat negara tertentu. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi pengelolaan bandara swasta di kawasan industri lain, bahwa meski digunakan untuk kepentingan internal, kepatuhan terhadap regulasi nasional dan keselamatan tetap menjadi prioritas utama.
Kesimpulannya, bandara di kawasan IMIP Morowali menjadi perhatian penting karena statusnya yang berbeda dengan bandara publik seperti Bandara Maleo. Isu utama terkait ketidakadaan perangkat negara menyoroti pentingnya tata kelola, regulasi, dan keamanan penerbangan, terutama di kawasan industri strategis. Ke depan, integrasi antara pengelola swasta dan otoritas negara diharapkan bisa berjalan lebih harmonis, sehingga bandara tetap mendukung kebutuhan industri sekaligus memenuhi standar keselamatan dan keamanan nasional.
