Pilarupdate.com — Selebgram terkenal, Inara Rusli, resmi melaporkan kasus penyebaran rekaman CCTV di kediamannya ke Bareskrim Polri. Laporan ini muncul di tengah kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret namanya, terkait dengan Wardatina Mawa. Kasus ini memicu perhatian publik karena melibatkan isu privasi, teknologi, dan hukum ITE, yang saat ini menjadi sorotan di kalangan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dilansir detikHot pada Jumat (28/11/2025), Inara Rusli membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fokus utama laporan tersebut adalah penyebaran rekaman CCTV yang diambil dari kediaman pribadinya tanpa izin. Kasubdit I Siber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Agung, membenarkan laporan tersebut.
“Betul (laporan terkait dugaan penyebaran CCTV), terlapornya masih dalam penyelidikan,” kata Rizki kepada wartawan.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pihak kepolisian tengah memproses laporan Inara Rusli secara resmi, dan penyelidikan terhadap pelapor maupun dugaan pelaku sedang berlangsung.
Kasus ini bermula ketika Inara Rusli dikaitkan dengan dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang diduga melibatkan Wardatina Mawa. Isu ini semakin berkembang ketika rekaman CCTV dari kediaman Inara diduga tersebar luas di media sosial. Penyebaran rekaman tersebut dianggap melanggar privasi Inara, karena diambil dari ruang pribadi dan tanpa persetujuan yang bersangkutan.
Praktik penyebaran rekaman pribadi atau CCTV tanpa izin merupakan salah satu pelanggaran serius dalam UU ITE. Undang-undang ini memberi perlindungan hukum terhadap penyebaran informasi elektronik atau data pribadi yang dapat merugikan individu. Dalam kasus Inara Rusli, penyebaran rekaman CCTV dapat dikategorikan sebagai pelanggaran privasi yang berdampak pada reputasi dan psikologis korban.
Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dan media sosial. Banyak netizen yang menyuarakan dukungan terhadap Inara Rusli, menyoroti pentingnya perlindungan privasi dan keamanan data pribadi. Di sisi lain, sebagian pihak menekankan perlunya proses hukum yang transparan agar tuduhan perselingkuhan maupun perzinaan dapat dibuktikan secara sah di pengadilan, tanpa merugikan pihak manapun.
Pakar hukum teknologi informasi juga mengingatkan masyarakat tentang pentingnya memahami UU ITE, terutama terkait penyebaran data pribadi.
“Setiap orang harus berhati-hati dalam menyebarkan rekaman, foto, atau informasi pribadi orang lain. Jika dilakukan tanpa izin, hal itu bisa dikenakan sanksi pidana sesuai UU ITE,” kata seorang pakar hukum IT yang dikutip dari media lokal.
Hingga saat ini, pihak Bareskrim Polri masih melakukan penyelidikan terhadap laporan Inara Rusli. Proses hukum ini meliputi verifikasi rekaman CCTV, identifikasi pihak yang menyebarkan, serta pemeriksaan saksi terkait dugaan pelanggaran UU ITE. Kepolisian menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan secara transparan dan profesional untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Selain itu, laporan ini juga membuka pintu bagi diskusi lebih luas mengenai perlindungan privasi selebritas dan masyarakat umum. Di era digital saat ini, data pribadi, termasuk rekaman CCTV, sangat rentan tersebar di internet. Kasus Inara Rusli menjadi contoh nyata bagaimana teknologi bisa disalahgunakan, dan pentingnya kesadaran hukum bagi setiap individu dalam melindungi informasi pribadi.
Selain dampak hukum, kasus ini juga berpengaruh pada reputasi dan kehidupan pribadi Inara Rusli. Penyebaran rekaman yang bersifat privat dapat menimbulkan tekanan psikologis dan merusak citra selebritas di mata publik. Oleh karena itu, langkah Inara melapor ke Bareskrim Polri dinilai sebagai upaya perlindungan diri sekaligus memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang menyebarkan informasi tanpa izin.
Kasus penyebaran rekaman CCTV yang menimpa Inara Rusli menjadi perhatian publik karena melibatkan isu hukum, privasi, dan teknologi. Dengan langkah resmi melaporkan ke Bareskrim Polri, Inara berupaya menegakkan hak privasinya sekaligus menegaskan bahwa penyebaran data pribadi tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar hukum. Proses penyelidikan masih berlangsung, dan publik menantikan perkembangan kasus ini sebagai pelajaran penting mengenai perlindungan privasi di era digital.
